Sources

Saya tidak tahu harus berekspresi bagaimana setelah mendengar kabar bahwa negara akan segera merancang dan menetapkan regulasi terkait Cryptocurrency yang makin bergeliat di negeri ini. Jika dibilang senang ya senang. Khawatir juga iya.

Pada akhir April lalu, tepatnya tanggal 27 April 2018, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengabarkan akan segera membuat peraturan terkait perdagangan mata uang Cryptocurrency sebagai produk komoditas. Berita ini dirilis oleh Kontan.co.id.

Pemberitaan ini berarti negara sudah melek dan sadar tentang teknologi Cryptocurrency yang selama ini sudah banyak kita ambil manfaat darinya. Bagi saya pribadi, meleknya pemerintah dengan teknologi Cryptocurrency ini ada plus minusnya. Dan ini adalah murni pendapat pribadi saya. Bisa jadi benar, bisa juga salah. Yang pasti negara sudah melek Cryptocurrency dan regulasi segera dibuat.

Pemerintah sepertinya sangat serius mengenai teknologi Cryptocurrency ini. Hal ini terbukti langkah yang diambil untuk mengkaji dan mendalami seluk beluk dunia Cryptocurrency. Dalam tindakannya pemerintah menggaet Universitas Indonesia (UI) untuk meneliti dan menyelami kehadiran Cryptocurrency, apakah transaksi yang selama ini melanggar regulasi atau tidak.

Sources

Terlepas apakah transaksi menggunakan Cryptocurrency melanggar undang-undang atau tidak, satu yang pasti bahwa, regulasi terkait dunia Cryptocurrency akan segera hadir. Hal ini terlihat dari pendapat Bachrul Chairi, Kepala Bappebti kepada media Kontan.co.id. Ia mengatakan riset yang telah dilakukan selama ini sudah mengerucut pada tahap kemungkinan munculnya undang-undang berjangka.

Artinya apa? Artinya negara dengan alasan ingin melindungi rakyat dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi dalam bisnis Cryptocurrency yang ada di Indonesia, maka perlu adanya regulasi yang jelas dan khusus mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan Cryptocurrency. Dari segi keamanan, ini adalah kabar baik. Tapi, dari segi “kebebasan” dan “kemudahan” yang selama ini kita peroleh, ini adalah kabar yang amat sangat buruk.

Sisi positif yang datang terkait negara melek Cryptocurrency adalah segala aset pengguna yang kita miliki di platform berbasis Cryptocurrency atau aset koin virtual lainnya akan aman karena negara telah hadir untuk “mengawasinya”. Jika ada hal-hal buruk terkait aset Cryptocurrency. Misalnya, Steem, EOS dan aset virtual kita lainnya dicuri, atau dompet Bitcoin kita dibobol, maka negara siap menerima laporan atau pengaduan.

Dengan begini, jika seseorang mengalami kemalangan terkait aset Cryptocurrency nya, maka ia bisa melapor pada negara. Dengan demikian negara harus segera menyelidiki dan memproses laporan tersebut. Ini adalah kabar baik. Keamanan dan kenyamanan kita dalam mengdu nasib di dunia Cryptocurrency sudah dijamin negara.

Sources

Namun, sisi negatifnya adalah akan banyak aturan-aturan yang mengekang dan mencabut semua kebebasan yang selama ini kita punya. Misalnya, segala aset Cryptocurrency kita terkena pajak negara, ini berarti aset kita sudah terkena pajak ganda. Selain pajak yang ditetapkan pihak penukaran atau exchanger, aset kita juga harus membayar pajak untuk negara.

Selain itu, ada kemungkinan semua aset Cryptocurrency yang kita punya akan tersimpan atau harus disimpan di wallet raksasa negara. Artinya kita tidak bisa lagi seenaknya mencairkan aset virtual yang selama ini berada dalam kuasa penuh diri kita (wallet sendiri). Karena setelah negara membuat regulasi tentang Cryptocurrency, aset kita bisa jadi berada di wallet negara sebagai tempat penyimpanan yang aman. Saat menukarkannya, barangkali kita harus mendapatkan persetujuan dari negara lebih dulu.

Ini terlihat dari dari penuturan Kepala Bappebti pada media Kontan.co.id April lalu di mana saat ini pihak pemerintah masih merancang dan merumuskan regulasi yang lebih rinci terkait Cryptocurrency seperti pengaturan perdagangan, penyedia bitcoin dan juga tempat yang aman untuk penyimpanannya. Apakah kehadiran negara akan berpengaruh positif pada kita yang selama ini mencari koin virtual tanpa ikut campur tangan pemerintah, atau berdampak negatif? Kita lihat saja nanti. Salam literasi.

Best regards,

@samymubarraq

10 votes, average: 5.00 out of 510 votes, average: 5.00 out of 510 votes, average: 5.00 out of 510 votes, average: 5.00 out of 510 votes, average: 5.00 out of 5 (10 votes, average: 5.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
(1530 total tokens earned)
Loading...

Responses